PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk :
PERTAMA : Melakukan langkah-langkah penghematan energi dilingkungan instansi masingmasing dan/atau di lingkungan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sesuai kewenangan masing-masing, antara lain untuk:
a. Penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara,dan badan usaha milik daerah;
b. Peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan yang menggunakan energi listrik untuk gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
c. Kendaraan dinas yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah

KEDUA : Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi.

KETIGA : Memonitor pelaksanaan penghematan energi dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan penghematan energi setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral :
a. mengatur tata cara pelaksanaan penghematan energi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA; dan
b. melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penghematan energi.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.


Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di keluarkan.